Pengelola Statuter akan Tangani Asuransi Bermasalah

by Webmaster

Rabu, 4 Februari 2015 | 19:24

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan peraturan mengenai pengelola statuter menjelang akhir kuartal I 2015. Pengelola statuter dapat mengambil alih kepengurusan suatu perusahaan asuransi bermasalah yang izin usahanya akan dicabut. Pengambilalihan tersebut diharapkan bisa mengurangi risiko tidak terbayarnya kewajiban asuransi kepada pemegang polis.

“Ada dua peraturan yang akan diselesaikan pada kuartal I 2015, yaitu tentang likuidasi dan pengelola statuter,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Firdaus Djaelani di Jakarta, baru baru ini.

Sementara itu, Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank OJK Dumoly F Pardede menambahkan, proses penerbitan peraturan pengelola statuter tersebut hampir selesai. “Sudah di departemen hukum, hampir selesai,” ujar dia, Senin (2/2).

Menurut Dumoly, pengelola statuter akan mengambil alih manajerial perusahaan asuransi apabila ditemukan tiga kondisi. Pertama, jika perusahaan asuransi mengalami insolven atau kekurangan modal.

Kedua, apabila terjadi fraud atau kejahatan keuangan. Ketiga, apabila perusahaan asuransi dinilai tidak bisa memenuhi kewajiban terhadap nasabah.

Dalam Undang Undang Perasuransian Nomor 40 Tahun 2014, perihal mengenai pengelola statuer ini dijelaskan dalam Pasal 62-65. Aturan mengenai statuter ini merupakan hal baru yang tidak terdapat dalam UU Perasuransian Nomor 92 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Di dalam Undang Undang Perasuransian yang baru dijelaskan, pengelola statuter bisa mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi dan perusahaan reasuransi syariah, apabila sudah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha, diperkirakan tidak mampu memenuhi kewajiban, dinilai tidak sehat dan memfasilitasi kejahatan keuangan.

Adapun tugas dan wewenang pengelola statuter ini adalah menyelamatkan kekayaan atau kumpulan dana perusahaan asuransi, mengendalikan kegiatan usaha asuransi dan menyusun strategi apabila perusahaan tersebut masih bisa diselamatkan. Laporan dari tugas dan wewenang pengelola statuter akan disampaikan kepada OJK.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Ahmad Fauzie Darwis menjelaskan, selama ini payung hukum agar OJK bisa menyelamatkan perusahaan asuransi memang belum ada.

Padahal, apabila OJK bisa terlibat lebih jauh, perusahaan asuransi tersebut masih bisa diselamatkan. “Dasar hukumnya selama ini tidak ada, sehingga kalau ada kesalahan, OJK tidak bisa terlibat lebih banyak,” ujar dia.

Permasalahan di industri asuransi yang umumnya terjadi akhir-akhir ini adalah mengenai modal yang minim di bawah ketentuan minimal Rp 100 miliar. Pemenuhan ketentuan modal minimal tersebut juga memiliki tenggat hingga 2014. Namun, masih ada 1-2 perusahaan asuransi yang belum dapat memenuhi ketentuan tersebut.

Salah satu perusahaan asuransi yang masuk dalam deretan asuransi bermasalah adalah PT Asuransi Jiwa Bakrie (Bakrie Life). Direktur Utama Bakrie Life Timoer Soetanto menjelaskan, pihaknya sedang melakukan konsolidasi dengan investor dan grup usaha untuk membayarkan kewajiban kepada nasabah. Adapun nilai kewajiban yang akan dibayar mencapai Rp 250 miliar.

Timoer mengungkapkan, dalam hal ini, OJK menjadi fasilitator antara Bakrie Life, nasabah dan grup usaha atau investor. Dengan adanya mediasi ini, diharapkan kewajiban bisa dapat diselesaikan. “Kami masih menunggu keputusan dari OJK, diharapkan tahun ini bisa diselesaikan,” terang dia.

Selain pengelola statuter, di dalam UU Perasuransian yang baru dijelaskan mengenai pembentukan lembaga penjamin polis. Lembaga ini berfungsi untuk menjamin simpanan pemegang polis apabila perusahaan dinyatakan pailit atau bangkrut.

Dumoly menjelaskan, lembaga penjamin polis adalah medium terakhir apabila pengelola statuter sudah tidak bisa menyelamatkan perusahaan asuransi yang bermasalah tersebut. “Kalau pengelola statuter tidak berhasil, maka perusahaan asuransi akan dicabut izinnya, setelah itu lembaga penjamin polis baru berfungsi,” ungkap dia. (gtr)

Sumber: Investor Daily

Go back