Dialog Eksklusif Jaminan Kesehatan Wajib bersama Prof. Dr. Ali Ghufron Mukti, Wamenkes-RI & Hariyadi Sukamdani, APINDO.

Setelah menghadapi kenaikan upah di tahun 2013, dunia usaha sudah seharusnya makin intensif mengantisipasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional yang bersifat wajib melalui BPJS Kesehatan  sebagaimana diatur oleh UU No. 24 tahun 2012 dan PerPres No. 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Dengan fokus pada langkah-langkah yang harus dipersiapkan di dunia usaha Lembaga Anti-Fraud Asuransi Indonesia sebagai lembaga independen di bidang anti fraud (anti kecurangan) asuransi, mengundang perusahaan, rumah sakit dan pemangku kepentingan lainnya dalam Acara Dialog Eksklusif Jaminan Kesehatan Wajib.

Membahas 4 (empat) langkah yang bertujuan untuk membantu manajemen dalam memutuskan kebijakan perusahaan melaksanakan Peraturan Presiden No.106/2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, dengan fokus pada:

• Pertama, apa, bagaimana dan kapan layanan kesehatan karyawan dan keluarganya  di perusahaan harus dialihkan kepada BPJS Kesehatan? Haruskah layanan melalui asuransi maupun yang dikelola sendiri oleh perusahaan wajib dialihkan ? Bagaimana tahapannya ?

• Kedua, apakah pelayanan rawat inap hanya cukup untuk satu kelas? Apakah dimungkinkan ada pilihan kelas rawat inap?

• Ketiga, apakah diwajibkan bagi seluruh karyawan dan manajemen? Bagaimana merumuskan langkah teknis untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan bagi manajemen secara adil, yang mendukung produktivitas perusahaan?

• Keempat, menyikapi  dampak pembiayaan layanan jaminan kesehatan di perusahaan.

Jadwal Acara

Rabu, 27 Maret 2013Jakarta Media Center, Kebon Sirih, Jakarta Pusat

Organized by: Yaslis Institute